- Administrasi Total
Administrasi total dalam berpolitik, merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan untuk mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer dan budaya ke dalam satu tangan. Sarana yang dimanfaatkan ialah menciptakan “musuh bersama” nasional guna memaksa semua warga agar dapat memerlukan yang tidak diperlukan dan mengorbankan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Alasan klasik yang dikemukakan ialah untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, menjamin kestabilan dan keamanan, memberikan kepastian hukum dan memastikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Dalam dunia industri, administrasi total digunakan untuk menyeimbangkan dan menjaga antara penawaran dan permintaan dan kelangsungan hidup industri. Pasar dalam tujuan sejati administrasi total ialah mempertahankan kelanggengan kekuasaan, penindasan dan perbudakan demi keuntungan dan keunggulan abadi pihak penguasa atas semua lawan saingan.
Tujuan yang ingin dicapai adalah kohesi sosial secara stabil dan permanen sehingga semua aktivitas dapat berjalan normal. Dari sudut pandang ekonomi dan teknologi, segala perdebatan dan pembicaraan merupakan hal yang kurang berguna, membuang waktu, tenaga, pikiran dan dana. Yang terpenting bukan bagaimana individu mengembangkan kemampuan berpikirnya, mempertanyakan hak dan harga diri, melainkan sejauh mana ia berkontribusi bagi sistem, menghasilkan sesuatu secara sosial.
“Janganlah bertanya apa yang dapat diberikan Negara kepadamu, melainkan bertanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada Negara”. Semua mesti siap berkorban dan jadi korban demi kejayaan penguasa tanpa bertanya siapa mereka, buat apa, dan bagi siapa kurban dipersembahkan.
- Bahasa Fungsional
Medium utama administrasi total adalah bahasa, mengingat subjek utama yang dihadapi, diatur dan dikelola adalah manusia. Bahasa merupakan ungkapan kemampuan berpikir dan proses perwujudan potensi individu. Siapa menguasai bahasa, menguasai hidup. Penguasa kapitalis meyadari kedudukan sentral bahasa dalam seluruh wacana peradaban. Karena itu, hal utama yang perlu digarap dalam upaya penaklukan total dan tuntas adalah pembentukan wacana berpikir, cara berkomunikasi dan berwicara. Rezim kapitalis ingin mengubah wacana pra-teknologi dan memberikan muatan baru yang lebih sesuai dengan realitas teknologis dengan menciptakan bahasa sendiri: bahasa fungsional,
Bahasa fungsional merupakan pola wicara yang lebih mementingkan fungsi predikat daripada subjek lewat penyamaan predikat secara langsung dan tepat dengan pokok kalimat. Konstruksi kalimat fungsional dalam bahasa Indonesia sulit dilakukan dan kesulitan ini timbul dari tata bahasa dan pola adverbial atau kata keterangan yang khas. Oleh karena itu maka contoh yang digunakan adalah contoh dalam bahasa Inggris yakni: “Georgia’s high-handed, low-browed governor” artinya Gubernur Georgia yang congkak dan beralis rendah. Lainnya misalnya, “Pria berwajah segi-lima yang suka-tidur di kelas”.
Konstruksi dua contoh ini dengan membuat tanda petik dan tanda hubung menunjukkan identifikasi langsung individu dengan ciri fisik dan karakternya. Dalam konstruksi frasa demikian terdapat upaya penyatuan kosakata yang saling bertentangan secara paksa. Dengan pola tersebut, keseluruhan subjek terungkap dalam semua predikat.
Dalam bahasa fungsional pemangkasan dan penghilangan terjadi lewat penyamarataan dan penyerapan dan penyatupaduan fungsi jabatan, kualitas, kata keterangan dan berbagai faktor kehidupan. Subjek adalah predikat dan predikat adalah subjek.
Dalam dunia perdagangan gaya bahasa fungsional mendominasi dunia perdagangan, dunia yang menganut prinsip waktu adalah uang. Pola wicara yang bertele-tele merupakan hambatan utama dalam tata niaga yang sarat dengan kompetisi sengit di antara para pelaku ekonomi. Penggunaan bahasa fungsional dalam dunia ekonomi dinyatakan dalam bahasa iklan, bahasa yang singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele serta tepat sasaran. Intinya adalah menanamkan memori sehingga tidak ada ruang bagi makna yang berlainan selain produk, nilai dan citra yang tertayang.
Bahasa fungsional merupakan pola wicara yang antikritik dan antidialektika, absolut, adikara, otoriter dan totaliter. Sebagai contoh, dalam ranah politik kita dapat menemukan dengan mudah bahasa fungsional seperti misalnya: “Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi”, atau “Kesatuan Negara adalah Harga Mati”. Ini merupakan pola wicara yang antikritik dan tidak dapat diganggugugat lagi. Keabsolutan dan keadikaraan merupakan bagian esensial dari eksistensi dan aktivitas penguasa. Dalam konteks kekuasaan, bahasa fungsional merupakan bahasa kekuasaan, pola wicara yang mengkomunikasikan keputusan, peraturan, perintah dan larangan, tolak ukur, dan pedoman bagi semesta konsep, sistem nilai dan realitas.
Dominasi bahasa fungsional dalam semesta wacana ilmiah dan hidup bermasyarakat menunjukkan bahwa penguasaan dan penindasan telah menjadi sangat akut dan menguras habis pikiran dan mentalitas individu dan masyarakat…
Bersambung…